Indonesia Dalam Perang Dingin
Senin, Mei 01, 2017
Gelombang unjuk rasa mahasiswa serta golongan masyarakat meminta PKI dibubarkan pasca peristiwa G30S/PKI. Foto: kabarhukum.com
- Perang Dingin muncul akibat ketegangan-ketegangan yang terjadi antara Amerika serta Uni Sovyet di mermacam kawasan. Kejadian yang berhubungan dengan perang dingin diantaranya:
- Perang Vietnam
- Perang Korea
- Perang Soviet-Afganistan
- Perang sipil Kamboja
- Perang sipil Angola
- Perang sipil Yunani
- Krisis Kongo
- Runtuhnya Tembok Berlin
- Revolusi Hongaria
- Krisis Iran
- Krisis misil Kuba
Pengaruh polarisasi dunia bagi perkembangan di Indonesia selaku negara yang baru merdeka amat dirasakan. Indonesia menjadi bagian dari percaturan politik Uni Soviet serta AS di kawasan Asia Tenggara.
Teori Domino menyebabkan AS berusaha menjauhkan Indonesia dari pengaruh komunisme yang begitu kental serta mencapai puncaknya pada tahun 1960an. Di sisi lain Uni Soviet memberikan bantuan kepada Indonesia berupa penjualan Alutsista dengan angsuran jangka panjang dalam rangka integrasi Papua Barat pada tahun 1961.
Pada masa Perang Revolusi Kemerdekaan 1945-1949
Setelah Amerika, Belgia serta Australia Yang tergabung dalam KTN pada tahun 1947 membantu menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Di dalam negeri terjadi pemberontakan PKI Madiun 1948 dimana tokoh-tokoh komunis banyak yang melarikan diri ke Uni Sovyet.
Pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959
Dalam rangka mencari dukungan buat mengakui pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh dunia barat, Indonesia berusaha menerapkan sistem demokrasi liberal seperti yang dilakukan di Eropa Barat. Indonesia kemudian menganut sistem parlementer dalam politik serta menerapkan sistem ekonomi kapitalis.
Meskipun demikian, Indonesia menganut sistem politik bebas serta aktif yang tidak memihak kepada blok barat serta timur. Pergolakan Perang Dingin dalam masa Demokrasi Liberal Indonesia terjadi dikala Kabinet PM. Sukiman menerima program Mutual Security Act berupa bantuan militer oleh AS yang membuat kegaduhan politik di parlemen yang akhirnya menjatuhkan Sukiman selaku PM karna dinilai condong ke blok barat.
Presiden Soekarno kemudian mengakhiri sistem parlementer ini karna dirasa kurang cocok dengan iklim politik di Indonesia. Presiden kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan konstitusi dari UUDS 1950 menjadi UUD 1945 serta pembubaran Dewan Konstituante, serta mulainya Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.
Pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965
Sistem Demokrasi Liberal yang gagal serta mengacaukan perpolitikan di Indonesia mendorong sikap anti barat, neokolonialisme, serta neoimperialisme (NEKOLIM) oleh Presiden Soekarno. Indonesia sendiri kemudian menjadi negara yang mempunyai pengaruh yang besar dalam politik Dunia.
Indonesia kemudian mempelopori Gerakan Non Blok (GNB) pada tahun 1961 serta menggelar KTT ke-1 di Beograd, Yugoslavia. Indonesia kemudian condong dekat dengan blok Timur dengan bergabung ke dalam poros Jakarta-Moskow-Peking-Hanoi-Pyongyang. Dalam upaya mengintegrasikan Papua Barat, Indonesia mendapatkan bantuan persenjataan dari Uni Soviet setelah AS menolak membantu Indonesia, meskipun AS kemudian bakal mendorong permasalahan Indonesia ke Dewan Keamanan PBB.
Setalah Papua Barat kembali terintegrasi dengan Indonesia tahun 1963, Indonesia berusaha menghalau pembentukan Malaysia yang dinilai selaku boneka Inggris di Asia Tenggara. Soekarno kemudian mencetuskan "ganyang Malaysia." Meletusnya G30S/PKI tahun 1965 mengakhiri karier Soekarno serta politik yang tengah ia bangun.
Pada masa Orde Baru 1966-1998
Indonesia yang dimasa Soekarno cenderung vokal dalam perpolitikan Internasional mulai menurunkan tensinya dikala Presiden Soeharto menjadi Presiden ke-2 Indonesia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang dilakukan pada tahun 1963 berakhir dengan ditandatanganinya Jakarta Achord di Jakarta 11 Agustus 1966.
Indonesia kemudian bersama dengan negara Asia Tenggara lainnya mendirikan ASEAN selaku bukti apabila Asia Tenggara tidak berada pada dua kutub yang bersebrangan, meskipun ada beberapa negara yang bergabung dengan SEATO (Pakta Pertahanan Asia Tenggara) yang dibentuk AS.
Meskipun politik Indonesia cenderung bebas serta aktif pada masa Orde Bara, cuma Saja tidak begitu pada perekonomiannya. Dalam membangun perekonomian Indonesia bergantung pada pinjaman IMF yang cenderung dikendalikan oleh negara-negara Barat. Hal berakibat pada kebijakan ekonomi Indonesia yang mendapatkan tekanan dari IMF tadi. Kondisi ini berlangsung hingga Orde Baru runtuh karna krisis yang dipicu oleh masalah ekonomi 1998 serta gelombang Reformasi.