Pdri Penjaga Eksistensi Ri

Rombongan PDRI tiba di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Ketua PDRI, Sjafruddin Prawiranegara (bertongkat), berjalan didampingi Dr. Halim, M. Natsir (berpeci), serta Mr. Lukman Hakim. Foto: Historia.id

- Pada dikala terjadi agresi militer Belanda II, Presiden Sukarno sudah membuat mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang dikala itu berada di Bukittinggi buat membentuk pemerintah darurat.

Sukarno mengirimkan mandat serupa kepada Mr. Maramis serta Dr. Sudarsono yang tengah berada di New Delhi, India apabila pembentukan PDRI di Sumatra mengalami kegagalan. Namun, Syafruddin berhasil mendeklarasi berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) ini dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Desember 1948.

Susunan pemerintahannya antara lain selaku berikut:

• Mr. Syafruddin Prawiranegara selaku ketua merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan serta Menteri Penerangan.
• Mr. T.M. Hassan selaku wakil ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, serta Menteri Agama.
• Ir. S.M. Rasyid selaku Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan serta Pemuda.
• Mr. Lukman Hakim selaku Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman.
• Ir. Sitompul selaku Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan.
• Maryono Danubroto selaku Sekretaris PDRI.
• Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara
• Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara Teritorial Jawa.
• Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatra.

PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara ternyata berhasil memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan serta menegakkan pemerintah RI. Peranan PDRI antara lain selaku berikut. PDRI dapat berfungsi selaku mandataris kekuasaan pemerintah RI serta berperan selaku pemerintah pusat. 

PDRI juga berperan selaku kunci dalam mengatur arus informasi, sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. 

PDRI berhasil menjalin hubungan serta berbagi tugas dengan perwakilan RI di India. Dari India informasi-informasi tentang keberadaan serta perjuangan bangsa serta negara Indonesia dapat disebarluaskan ke mermacam penjuru. Terbukalah mata dunia mengenai keadaan RI yang sesungguhnya.

di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. PDRI juga berhasil menjalin hubungan serta berbagi tugas dengan perwakilan RI di India. Dari India informasi-informasi tentang keberadaan serta perjuangan bangsa serta negara RI dapat disebarluaskan ke mermacam penjuru. Terbukalah mata dunia mengenai keadaan RI yang sesungguhnya.

Konflik antara Indonesia dengan Belanda masih terus berlanjut. Namun kian terbukanya mata dunia terkait dengan konflik itu, menempatkan posisi Indonesia  semakin menguntungkan. Untuk mempercepat penyelesaikan konflik ini maka oleh DK PBB dibentuklah UNCI (United Nations Commission for Indonesia) atau Komisi PBB buat Indonesia selaku pengganti KTN. 

UNCI ini mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibanding KTN. UNCI berhak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar suara mayoritas. UNCI mempunyai tugas serta kekuasaan selaku berikut:

1. Memberi rekomendasi kepada DK PBB serta pihak-pihak yang bersengketa (Indonesia serta Belanda).
2. Membantu mereka yang bersengketa buat mengambil keputusan serta menggelar resolusi DK PBB.
3. Mengajukan saran kepada DK PBB mengenai cara-cara yang dianggap terbaik buat mengalihkan kekuasaan di Indonesia berlangsung secara aman serta tenteram. d. Membantu memulihkan kekuasaan pemerintah RI dengan segera.
4. Mengajukan rekomendasi kepada DK PBB mengenai bantuan yang dapat diberikan buat membantu keadaan ekonomi penduduk di daerah-daerah yang diserahkan kembali kepada RI.
5. Memberikan saran tentang pemakaian tentara Belanda di daerah-daerah yang dianggap harus demi ketenteraman rakyat.
6. Mengawasi pemilihan umum, bila di wilayah Indonesia diadakan pemilihan.

Ketika Presidan, Wakil presiden serta pembesar-pembesar Republik ditawan Belanda di Bangka, delegasi BFO (Bijzonder Federaal Overleg) mengunjungi mereka serta mengadakan perundingan. UNCI mengumumkan Apabila delegasi-delegasi Republik, Belanda serta BFO sudah mecapai persetujuan pendapat mengenai bakal diselenggarakannya KMB. 

UNCI juga berhasil menjadi mediator dalam KMB. Bahkan peranan itu juga tampak sampai penyerahan serta pemulihan kekuasaan Pemerintah RI di Indonesia.

Rujukan: Mustika Zed. 1997. Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Bagikan Artikel ini