Mutual Security Act Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman

Politik luar negeri yaitu perpanjangan tangan dari politik dalam negeri. Kebijakan politik luar negeri dicetuskan berdasarkan kepentingan politik dalam negeri. namun, kebijakan tersebut tentunya mendapat pengaruh dari konstelasi perpolitikan internasional. Setiap negara perlu Independen dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negaranya dari ancaman negara luar. pada dasarnya, sama seperti halnya individu, negara-negara hidup dalam dunia yang dilanda ketakutan, ketidak percayaan, kewaspadaan, serta kecurigaan satu dengan yang lainnya.

Terlebih dikala Masa perang dingin, yang dimulai pada Tahun 1950-an. Dua negara pemenang perang Dunia II yang bersinggungan ideologi hendak menyebarkan hegemoninya di Dunia. Lantas dunia terbagi antara blok barat (Amerika Serikat) yang berideologi Liberal-Kapitalis serta blok timur (Uni Soviet) yang berideologi komunis. Mereka menyebarkan Ideologi masing-masing diseluruh dunia, negara-negara baru merdeka atau negara dunia ketiga pun menjadi sasarannya, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. tidak hanya menyebarkan Ideologi tentunya ada hal lain yang mereka hendak kuasai, yaitu sumber ekonomi. kekayaan alam Indonesia membuat mereka berlomba-lomba buat mendapatkan bahan mentah serta juga pasar produksi. Oleh karna itu, RI senantiasa berjaga-jaga atas maksud kedua negara tersebut.

Ketegangan dunia atas perang dingin, membuat Indonesia menganut kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas dalam artian tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur. Aktif dalam artian aktif buat turut serta mendukung perdamaian Dunia, seperti yang termaktub dalam UUD 1945. Itulah kurang lebihnya makna politik bebas aktif yang ditafsirkan para Nasionalis. Tetapi dalam perkembangannya, tafsiran arti politik itu tidak demikian.Masalah pembangunan ekonomi serta keamanan serta kelemahan-kelemahan yang dialami Indonesia pada tahun 1951 membuat Kabinet Sukiman dilema. Pemberontakan DI/TII yang membebani pemerintah serta biaya buat penumpasan, serta mermacam macam masalah ekonomi negara, membuat pemerintah tergiur dengan bantuan Barat. Akhirnya Soebarjo selaku menteri luar negeri melaksanakan pertukaran nota diplomatik berisi perjanjian MSA (Mutual Security Act) dengan Amerika Serkat.

Baca Juga

Mutual Security Act merupakan produk Undang-Undang Amerika yang ditanda tangani oleh Presiden Harry S.Truman pada 10 Oktober 1951. MSA merupakan program gabungan US AID ( Act International Development) serta DSA (Defence Asistance Act). MSA diberikan dalam lima Kawasan: Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia, serta Pasifik. Tujuan Amerika Serikat mengeluarkan bantuan ini yaitu Untuk mempertahankan keamanan Amerika Serikat serta mengembangkan politik luar negeri Amerika Serikat. Bantuan tersebut berupa bantuan militer, ekonomi, atau teknis kepada negara sahabat. Dimana bantuan itu buat memperkuat keamanan negara masing-masing, pertahanan kolektif dari dunia luar (terutama negara komunis), buat mengembangkan sumber daya mereka demi kepentingan nasional Amerika Serikat, serta buat memfasiltasi partispasi kolektif negara-negara tersebut dalam sistem keamanan kolektif Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Alasan pemilihan Indonesia yaitu dikarenakan Kekayaan sumber daya alam yang melimpah sangat menggiurkan bagi Amerika Serikat yang pada dikala itu Telah melaksanakan Industrialisasi. tidak hanya itu, Trauma psikologis para pemimpin Indonesia terhadap kekuatan komunis yang ditandai dengan pembrontakan 1948. Apalagi pemerintah Kabinet Sukiman yaitu pemerintahan yang Anti-Komunis, bahkan dikala ia menjabat selaku perdana menteri, simpatisan-simpatisan PKI banyak yang ditangkap serta dihukum. Oleh karna itu, Amerika Serikat "senang” dengan pemerintahan ini.
Proses Pemberian bantuan ini terkesan diam-diam, karna Menteri luar negeri Soebardjo tidak membicarakan ini dengan parlemen.

Duta Besar AS, Merle H Cochran Melakukan pendekatan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Achmad Subardjo. Terjadi tukar menukar nota diplomatik yang diawalnya di prakarsai oleh Dubes AS 4 Januari 1952, Dubes menawarkan bantuan ekonomi. apabila hendak terus menerima bantuan ekonomi maka bakal mendapatkan perlengkapan senjata AS. Tanggal 8 Januari Achmad Subardjo menyetujui hal itu, Tanpa sepengetahuan Kabinet serta Hanya dikenal oleh PM Soekiman. Tentunya hal ini mendapat reaksi keras dari kalangan politisi dalam negeri baik yang ada dalam pemerintahan, maupun pihak oposisi. Sorotan Kalangan politisi diantaranya yaitu Prosedur yang ditempuh Soebardjo. Mereka tidak suka gaya politik luar negeri “rahasia” Soebardjo. Anggota parlemen marah karna Soebardjo mengambil keputusan ini secara sepihak. Mereka juga menilai kalau jika Indonesia menyetujui Isi yang dikandung MSA maka Indonesia dinilai melepaskan politik bebas Aktif, serta menjadi pengikut Blok Barat. Kritik-kritik tersebut datang tiada henti. Para oposisi menyuarakan kritik pedasnya di mermacam media massa. Alhasil Kabinet Sukiman pun makin tidak berdaya, yang kemudian pada tahun 1953, mengembalikan mandatnya ke Presiden.

Penulisa: Nana
www.kitatulis.com