Sistem Ekonomi Terpimpin Di Indonesia

 

Konsepsi mengenai Demokrasi terpimpin di bidang politik selanjutnya melahirkan turunannya di bidang ekonomi, Ekonomi Terpimpin. Sistem ini pada hakikatnya mendalilkan Kalau negara perlu berperan buat "memimpin" ekonomi nasional lewat dibentuknya jalur-jalur pengaturan serta komando yang tegas terhadap sektor-sektor ekonomi utama. Dan semuanya itu didasarkan pada satu rencana nasional yang komrehensif.

Konsepsi ini sebagian merupakan reaksi terhadap pengalaman pada tahun 1950-an yang meninggalkan kesa ketidakberdayaan negara mengendalikan serta mengarahkan ekonomi nasional. Sebagian lagi terkesan serta terinspirasi oleh "kesuksesan" sistem ekonomi berencana yang diterapkan di negara-negara sosialis berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta terbangunnya industri-industri dasar selaku landasan pembangunan industri mereka. Sebagai kilas maju, baru dua dasawarsa kemudian sejarah menjatukan vonis Kalau sistem perencanaan sentral, meski sering menunjukan prestasi kesatu yang mengesankan, ternyata tidak dapat berlanjut dalam jangka panjang. Sebab utamanya yaitu karna kontradiksi mendasar dalam sistem intensifnya serta kerancuan antara pengolalahan politik serta pengelolaan ekonomi. Setelah itu, satu demi satu negara yang menerapkan sistem perencanaan sentral meninggalkannya serta mengadopsi mermacam variasi kombinasi antara perencanaan negara serta mekanisme pasar.

Berikut ini beberapa asas yang melandasi Sistem Ekonomi Terpimpin di Indonesia:

1.Negara dengan konsepsi politiknya menjadi penjuru utama ekonomi nasional. Sasaran-sasaran serta kebijakan-kebijakan ekonomi (fiskal, moneter, sektoral) perlu mengacu serta tunduk pada tujuan besar politik negara.

2. Dirumuskan Rencana Pembangunan Nasional 8-Tahun buat dijadikan acuan bagi semua kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan negeri ini.

3. BUMN menjadi tulang punggung serta pelaku sentral ekonomi nasional, memimpin sektor-sektor ekonomi utama serta sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup rakyat. Mereka mendaptkan dukungan penuh dari APBN serta perbankan buat menggelar tugasnya.

4. Sektor perbankan diorganisasi selaku satu jaringaan pembiayaan dengan jalur komando dengan jalur komando yang tegas (sistem "bank tunggal") buat mendukung semua kegiatan ekonomi yang diprioritaskan oleh negara dengan Bank Sentral (BI) selaku pemegang kendali utama. Dan BI sendiri yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah.

Peluang bagi eksperimen sistem baru ini buat sukses memang tidak besar sejak awal. Pertama, karna eksperimen ini dilaksanakan dalam kondisi makro-moneter yang semakim memburuk. Kedua, karna perangkat pelaksanaa sistem baru tersebut tidak pernah dipersiapkan dengan baik. Ketiga, karna politik luar negeri Indonesia pada waktu itu tidak disukai oleh negera-negara Barat sehingga akses Indonesia ke sumber-sumber keuangan dunia tambah sulit. Keempat, karna dengan berjalannya waktu, situasi politik dalam negeri kian tegang serta kian tidak kondusif bagi pelaksaaan kebijakan ekonomi nasional.

Sumber: Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah oleh Prof. Dr. Boediono

Bagikan Artikel ini